Mengenal Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik

A.    Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh peran dan kinerja sector public. Bahkan bisa dikatakan tidak mungkin ada Negara tanpa kehadiran sektor public. Negara Kapitalis penganut pasar bebas masih membutuhkan peran sektor public, apalagi Nagara Sosialis yang menjadikan sektor public sebagai sektor terpenting dalam system ekonomi, social dan politiknya.

Negara Republik Indonesia yang bukan merupakan Negara Kapitalis maupun Sosialis tetapi Negara Pancasila juga menjadikan sektor publik sebagai sektor penting Negara. Sektor publik memiliki peran yang sangat pengting dalam suatu Negara yang dampak berdampak pada sektor yang lain, yaitu sektor swasta maupun social.

Kegagalan sektor publik dalam bentuk kegagalan pemerintah (Government failure), kelumpuhan birokrasi, mafia hukum, kekacauan politik, perang, terorisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme apat mengganggu sektor bisnis dan social yang dapat memicu kondisi kritis suatu bangsa. Oleh karena itu, untuk kemajuan ekonomi, social, politik, dan budaya bangsa maka pembangunan sektor publii harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh diabaikan.

B.     Definisi Akuntansi Sektor Publik

Dari berbagai buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktek organisasi publik. Sementara dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut sebagai akuntansi pemerintahan dan diberbagai bidang ini deisebut akuntansi keuangan publik.

Dari berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak keberhasilan penerapan dasar akrual di Selandia baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat.

Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat. (Bastian, 1999). Dari definisi tersebut dana masyarakat perlu diartikan sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat, bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik, serta pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Definisi lain yang disampaikan Rowan Jones dan Maurice Pendlebury, dalam bukunya “Public Sector Accounting” mengatakan Sektor publik sebagai; ”The govenrment provides measures of the accumulated ‘public sector debt’ and of the public borrowing requirement’ for the year”.

Menurut Indra Bastian dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik”, Akuntansi Sektor Publik dalam artian luas, frase sektor publik diartikan sebagai metode manajemen Negara. Sedangkan dalam arti sempit, sektor publik diintrepretasikan sebagai pungutan oleh Negara.

Dalam perkembangannya, berbagai perspektif bermunculan dan intervensi disiplin ilmu yang mulai terasa. Akibatnya, definisi sektor publik mulai diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan sudut pandang politik, administrasi publik, sosiologi, hukum ekonomi, dan akuntansi telah mengakibatkan berkembangnya ilmu manajemen sektor publik. Intervensi multidisiplin telah membawa berbagai metodologi baru ke kajian manajemen sektor publik, seperti gender, politik, ekonomi, ekuitas, hak asasi, dan entitas/organisasi.

C.     Karakteristik Organisasi Sektor Publik

Untuk lebih mengetahui tentang lingkup akuntansi sektor publik, baiknya kita mengkategorikan jenis organisasi. Secara umum suatau organisasi dapat dikategorikan dalam tiga sektor, yaitu sektor bisnis, sektor publik, dan sektor sosial. Organisasi sektor bisnis meruapakan organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis komersial, organisasi bisnis bisa berbentuk usaha perseorangan, persekutuan, maupun perseroan. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan Negara dalam pelaksanaan konstitusi. Organisasi sektor publik pada umumnya berupa lembaga Negara atau pemerintahan atau organisasi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan Negara. Sementara itu, organisasi sosial meruapakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan tetapi diselenggarakan oleh masyarakat baik secara individual maupun bersama-sama, dan tidak dibawahi organisasi pemerintah.

Tabel. B.1 Perbandingan Sektor Publik, Sektor bisnis, dan Sektor Sosial

Aspek Perbedaan	Sektor Bisnis	Sektor publik	Sektor Sosial
Tujuan Organisasi	·         Profit Oriented ·         Penyediaan barang dan jasa komersial	·         Nonprofi ·         Pelayanan Publik (Public Service Oriented)	·         Nonprofit ·         Pelayanan sosial dan kemanusiaan (Social and humanity service)
Sumber pendanaan	Sektor modal, laba ditahan, hasil penjualan, utang, penerbitan saham.	Pajak, PNBP, retribusi, utang, bagian laba perusahaan Negara, hibah, penjualan asset.	Donasi, pendapatan hasil usaha, utang.
Kepemilikan	Dimiliki pemegang saham (shareholder)	Dimiliki Negara atau seluruh rakyat	Dimiliki oleh masyarakat
Pertanggungjawaban	Kepada pemegang saham dan investor	Rakyat dan parlemen (DPR atau DPRD)	Masyarakat dan pemberi dana.
Struktur Organisasi	Struktur organisasi bisnis	Struktur birokrasi (pemerintahan)	Struktur organisasi sosial
Karakteristik Anggaran	·         Tertutup untuk publik ·         Merupakan dokumen rahasia (convidential)	·         Terbuka untuk publik ·         Merupakan dokumen publik	·         Terbuka untuk publik
Sistem Akuntansi	Accrual accounting	·         Cash accounting ·         Accrual accounting ·         Fund accounting ·         Budgetary accounting ·         Commitment accounting	·         Cash accounting ·         Accrual accounting ·         Fund accounting ·         Budgetary accounting
Standar Akuntansi	Standar Akuntansi Keuangan (standar akuntansi bisnis)	Standar Akuntansi Pemerintahan	Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba

D.    Lingkup Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik sangat luas cakupannya, bervariasi, dan bergerak dalam lingkungan yang kompleks (Henley et al.,1989;Rowan Jones dan Pendlebury,2010). Suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor publik jika memenuhi karakteristik sebagai berikut :

1.      Organisasi bergerak dalam penyediaan barang dan pelayanan publik.

2.      Organisasi berasosiasi dengan pemerintah atau terkait dengan penyelenggaraan Negara.

3.      Organisasi bukan milik pribadi atau sekelompok orang tetapi menjadi milik public atau milik Negara.

Organisasi sektor publik sangat heterogen. Organisasi yang dapat dikategorikan dalam domain sektor publik antara lain :

                               a.            Pemerintahan, meliputi :

·         Pemerintahan pusat dan daerah

·         Kementriaan atau lembaga Negara

·         Satuan kerja atau satuan organisasi kementrian

·         Departemen

·         Lembaga pemerintah nondepartemen

·         Lembaga Tinggi Negara

·         Badan Layanan Umum

·         Badan Layanan Umum Daerah

·         Satuan kerja perangkat daerah (Dinas dan Badan)

                              b.            Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

                               c.            Badan Hukum Milik Negara (BHMN)

                              d.            Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

                               e.            Yayasan milik Pemerintah

E.     Pentingnya Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik tidak boleh diabaikan dan tidak mungkin dihapuskan keberadaannya dalam suatu Negara. Kita semua sebagai warga Negara membutuhkan sektor publik. Sekalipun anda bukan pegawai pemerintah, misalnya sebagai pengusaha bisnis, anda tetap membutuhkan sektor publik. Anda tidak akan mampu melepaskan diri dari tidak berhubung dengan sektor publik sama sekali. Suatu saat anda mungkin membutuhkan dokumen-dokumen terkait dengan izin usaha, kewarganegaraan, dan perpajakan yang semua itu mengharuskan anda bersinggungan dengan sektor publik. Setidaknya kita semua membutuhkan keamanan, iklim ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif, dan beberapa fasilitas publik yang semua itu dihasilkan oleh sektor publik.

Terdapat beberapa alasan pentingnya sektor publik, yaitu :

1.      Sektor publik berfungsi menyediakan barang-barang publik yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tidak disediakan oleh sektor privat, maupun sektor sosial.

2.      Sektor publik dibutuhkan sebagai regulator.

3.      Sektor publik diperlukan sebagai pengelola Negara dan pengemban amanah konstitusi melalui fungsi birokrasi pemerintahan.

F.      Peran akuntansi Sektor Publik.

Akuntansi dibutuhkan pada setiap jenis organisasi baik sektor bisnis, sektor publik, maupun sektor sosial. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik antara lain :

                               a.            Pengelola keuangan Negara

Peran akuntansi dalam pengelolaan keuangan Negara, meliputi manajemen keuangan sektor publik dan akuntansi manajemen sektor publik.

                              b.            Pelaporan keuangan

Meliputi, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan keuangan kementrian/Lembaga(LK-K/L), Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD), Laporan Posisi keuangan (Neraca), laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, dll.

                               c.            Pemeriksaan

Akuntansi sektor publik juga memainkan peran penting dalam pemeriksaan (audit) sektor publik. Auditing dalam organisasi sektor publik meliputi audit keuangan Negara, audit kepatuhan, audit kinerja, dan audit investigasi.

                              d.            Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik

Pada berbagai sektor, baik sektor bisnis, sektor publik, maupun sektor sosial dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang baik atau dikenal dengan istilah good governance. Disektor bisnis dikenal prinsip good corporate governance (GCG), sedangkan disektor publik dikenal prinsip good government governance.

G.    Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik

Elemen akuntansi sektor public adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan public. Bagian-bagian ini dapat digambarkan dalam serangkaian siklus akuntansi sector public berikut ini :

 

Akuntansi Sektor Publik

 

Siklus Akuntansi Sektor publik

Pada peraga siklus akuntansi sector public di atas, terlihat bahwa akuntansi sector public terdiri dari elemen-elemen berikut :

1.      Perencanaan Publik

Perencanaan adalah proses untuk menetukan tindakan yang tepat di masa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1). Proses perencanaan yang dilaksanakan ini akan menentukan aktivitas dan focus strategi organisasi sector public. Dalam prosesnya, perencanaan membutuhkan partisipasi public yang akan sangat menentukan kualitas dan diterimanya arah serta tujuan organisasi.

Berdasarkan pengertian perencanaan di atas, inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini.

2.      Penganggaran Publik

Berdasarkan penjelasan UU No. 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntanbilitas,manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrument kebijakan ekonomi, anggran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat di pertanggung jawab kan kepada public. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan  tidak berlebihan atau wajar-wajar saja jika dikatakan bahwa pengelola/pengguna anggaran dan manajer public lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran.

3.      Realisasi Anggaran Publik

Realisasi anggaran public merupakan pelaksanaan anggaran public yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Ini berarti focus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran public juga menunjuk pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses-proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses sangat terkait dengan kualitas keluaran atau output.

4.      Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa public adalah proses, cara, dan tindakan dalam menyediakan  barang serta jasa kepada masyarakat atau public.Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

5.      Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.

6.      Audit Sektor Publik

Dalam pembicaraan luas, pemeriksaan atau auditing merupakan suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntanbilitas di dalam pengelolaan sector pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan instansi pengelolaan asset Negara lainnya.

7.      Pertanggung Jawaban Publik

Dalam organisasi sector public, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sector public kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat yang memberikan amanah kepadanya, berdasarkan system pemerintahan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Mahmudi (2011). Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : UII Press

Jones, Rowan dan Maurice Pendlebury (2010). Public Sector Accounting Sixth edition, London : Financila Times- Prentice Hall

Bastian, Indra (2010). Akuntansi Sektor publik : Suatu pengantar, Jakarta : Erlangga